Minggu, 31 Januari 2021 - 06:16:20 WIB

Demagogi

Diposting oleh : Administrator
Kategori: Politik - Dibaca: 655 kali

[suluh.co.id] Jakarta, 31 Januari 2021

 

DIALOG SOCKRATES AND DEMAGOGI
 
Tema : Miskin Substansi dan edukasi serta Janji-Janji Palsu di dunia perpolitikan.
Oleh : Edward J, F. Antonio. 082284676310.
Orang yang dapat mencincang Logika secara berkeping-keping yaitu Si-pembuat Janji.
Janji-Janji Palsu dan perpolitikan ialah dua hal yang berkaitan sangat erat, janji-janji palsu harusnya dipahami oleh masyarakat awam, bahwa Janji Palsu adalah sebagai bagian yang melekat dalam sebuah rangkaian dari proses politik yang demokratis. 
 
Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat awam yang buta politik dan khususnya untuk anggota legislatif, yudikatif dan eksekutif, bahwa Watak dasar kekuasaan terdapat tiga kecenderungan alamiah yaitu, pertama, kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya, Kedua, kecenderungan untuk memperbesar kekuasaannya. Ketiga, kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan.
 
Dalam perspektif demokrasi, politik tanpa janji janji Palsu tak patut di sebut sebagai politik. Karena politik memang tidak pernah bebas (Wajib bohong) dan harus steril dari janji muluk, semanis apapun sebuah janji politik, tentu tidak lepas dari kepentingan orang yang mengucapkan janji tersebut, mereka ini disebut Pembohong (Dajjal) Entah itu calon presiden, calon gubernur, calon bupati/wali kota maupun para caleg. Mereka sampai sampai masuk ke pelosok-pelosok kampung untuk memperkenalkan diri sebagai orang yang bisa dipercaya dan akan mensejahterakan sembari memberikan janji palsu (Demagogi) sambil membagi-bagikan Uang, Indomie dan beras terhadap masyarakat, orang seperti ini adalah Dajjal atau pembohong besar. Pembawa sial bagi sebuah negara dan penebar dosa bagi si-penerima pemberian darinya, belum menjabat tapi sudah melakukan penyogokan terhadap masyarakat dengan imbalan berupa suara.
 
Dengan demikian, bahasa politik yang disampaikan lewat rangkaian janji yang diucapkan tentu berkorelasi dengan konten dan konteks kepentingan yang dapat menarik simpati para pemilih. Maka, tidak usah heran jika dalam momentum pemilihan umum : Entah legislatif ataupun eksekutif, janji-janji politik itu akan tampak megah, bahkan mewah pada saat kampanye berlangsung. Janji secara hirarkis sebetulnya memiliki derajat yang lebih rendah daripada kontrak politik. atau kata kasarnya disebut (Serigala pemakan bangkai hidup)
 
Sebetulnya janji-Janji palsu sangat mudah dibaca dan dimaknai sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kontrak politik atau kontrak moral politik itu sendiri, sehingga Si-penjanji akan merasa bersalah sendiri jika janjinya tak direalisasikannya, tanpa harus ditagih lebih dulu oleh pihak yang dijanjikan. Ini bisa disebut sebagai kebaikan moral ala Hegelian. 
 
Pernyataan seperti ini mendapat legitimasi pembenaran, jika kita membacanya dari perspektif filsafat Lock Ian, Pada dasarnya manusia itu baik, sehingga semua orang harus dilihat sebagai subjek yang baik, berpikir dan berperilaku positif. 
 
Dalam konteks ini sejatinya janji politik tak perlu lagi ditagih, karena janji politik dipandang sebagai jembatan kebaikan yang menghubungkan antara sang penjanji dengan pihak yang dijanjikan. Akan tetapi, janji politik tidak saja mengandung sebuah pembenaran atas kepentingan subjektif sang penjanji, juga politik harus pula dibaca sebagai rangkaian aktivitas atau kegiatan dalam mengelola aneka kepentingan dan kekuasaan. 
 
Berbicara mengenai kekuasaan, berarti kita juga harus memahami sebuah rumusan yang mengatakan, bahwa kekuasaan sejatinya mengandung kecendrungan alamiah dalam memelesetkan para pemegangnya: Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely, Bahkan tak berlebihan kalau Montesquieu dalam Le Esprit Des Lois diterjemahkan sebagai The Spirit of Law mengklasifikasikan orang yang memegang kekuasaan ke dalam tiga kecenderungan alamiah. Dengan demikian, janji memang merupakan rangkaian tak terpisahkan dalam proses politik, namun ternyata tidak semua janji politik berkualitas dan bernilai demokrasi. Sebuah janji politik bernilai demokratis, apabila menunjukkan peran serta rakyat untuk mengawasi dan mengontrolnya. 
 
Teori Kebenaran dalam dunia filsafat paling tidak dikenal ada tiga istilah teori kebenaran. 
 
Pertama, 
karena pernyataan atau janji yang diucapkan sesuai dengan kenyataan yang di dalam teori kebenaran dalam dunia filsafat dinamai kebenaran korespondensi atau disebut Correspondence theory of truth yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar bilamana arti pernyataan seseorang atau kelompok, sesuai dengan kenyataannya. Artinya, adanya keselarasan antara pernyataan yang diucapkan atau yang dijanjikan dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam dunia politik teori ini memegang peranan penting untuk melihat seberapa jauh kebenaran para elite politik terhadap janji yang di ucapkannya selama kampanye berlangsung. Dalam panggung politik para calon biasanya menyinggung problematika-problematika yang kental dengan masyarakat sekitar. Yang menjadi target mereka, tentu bagaimana agar masyarakat bisa menaruh simpati padanya : Inilah yang dinamakan bahasa politik. 
 
Kedua, 
Teori konsistensi. Teori ini adalah teori kaum idealisme yang identik dengan Plato dan Ariestoteles. Teori kaum idealisme ini menyatakan bahwa kebenaran dapat diukur dengan melihat konsistensi hubungan antara pernyataan yang baru dan pernyataan lainnya yang kebenarannya telah kita ketahui dan telah diakui bersama. ada juga yang menyatakan kebenaran dianggap benar bila pernyataan yang diucapkan saat ini konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Dalam hal ini, kita dapat mengukur bagaimana konsistensi para politisi dengan janji-janji politiknya. Apakah konsisten ucapan yang diutarakan saat ini dengan apa yg sudah diucapkan sebelumnya?  Sudah menjadi tradisi, terkadang para calon tak terkecuali pasangan terpilih baik presiden, gubernur, bupati/walikota abai dengan apa yang telah ia janjikan sebelumnya. Dalam konteks inilah orang kerap memandang, bahwa janji yang di ucapkan para politisi tak lebih adalah ucapan sesaat yang kebenarannya besifat relatif,  karena memang tidak berdasarkan pada niat tulus yang hanya menggelorakan retorika dan demagogi politik, tapi miskin substansi dan edukasi.
 
Ketiga, 
Teori pragmatisme.Teori ini dikembangkan oleh William James. Teori ini menyatakan bahwa suatu ucapan, hukum atau sebuah teori semata-mata bergantung pada asas manfaat : Sesuatu dianggap benar bila mendatangkan keuntungan. Teori ini jamak kita jumpai dalam konstelasi perpolitikan kontemporer Indonesia di segala level tingkatan. Betapa tidak, rakyat pemilih dibutuhkan sesaat tak kala musim kampanye tiba. Setelah kampanye usai dan telah mendapatkan kekuasaan politik dan kepemilikan ekonomi yang menjadi sasaran utamanya, rakyat pun tak dipedulikan. 
(Rakyat diubah menjadi sampah) harus di peras, harus di tindas dan di singkirkan agar modal kampanye dan Suap bisa kembali dalam tempo secepatnya.
 
Politik Identitas Mudah rekrut Kepercayaan Masyarakat dan sangat mudah meraih Dukungan, cukup menggunakan bahasa yang sangat provokatif serta isu yang dimainkan begitu sensitif. "Semuanya ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat dan dapat dibakar sehingga dapat terjadi eskalasi yang dapat bermuara pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial," bagi mahasiswa yang memberontak atas kecurangan pemilu harus dibunuh demi mempertahan kekuasaan dan anggota KPPS pun wajib dimusnahkan dari bumi agar tidak menghadiri persengketaan di gedung Mahkamah konstitusi, inilah yang dinamakan Wakil Dajjal sedang memimpin.
 
Aneka janji politik yang sejatinya sebagai etika sosial dan bagian dari peradaban yang terkait dengan niat serta komitmen untuk melakukan sesuatu seperti mensejahterakan rakyat dan menegakkan keadilan atau tidak melakukan sesuatu yang menyimpang, hanya di jadikan strategi-siasat guna memperoleh dukungan suara dari rakyat. Orang-orang yang bodoh menjadi target utama bagi Sang munafik (pembuat Janji-janji Palsu) Oleh karenanya, kita sebagai rakyat pemilih dituntut untuk dapat mengimplementasikan syarat utama demokrasi yakni" Perluasan partisipasi rakyat dan pengawasan terhadap kekuasaan, karena kekuasaan itu cenderung menyeleweng. 
 
Dalam tahun politik ini, rakyat pemilih memang dilarang untuk serta-merta percaya dengan omongan para politisi. Hal ini semua dilakukan agar pelaksanaan pesta demokrasi.
 
(Kata Dusta) tujuan pemilu adalah untuk menyongsong kemenangan rakyat sebab rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi, tidak terpeleset menjadi festival tanpa makna: Sekadar rute bagi para politisi untuk mendapatkan legitimasi rakyat. Selama bertahun-tahun, perdebatan pemanasan global telah menjadi debat politik yang sangat diperebutkan. Negara Indonesia siap untuk menjadi salah satu korban pertama dari segala jenis kemunafikan, karena Para Politisi dan anggota Parpol dari kalangan elite yang tamak dan serakah.
 
Dari sejak dahulu kala, Di zaman Portugal, Belanda, Perancis, Inggris, Jerman, Amerika dan Jepang, negara kita Indonesia selalu dijadikan objek dan target penjajahan sampai hari ini, Para penjajah ini dibantu oleh para politikus yang bersemayam di seluruh Partai politik yang ada di negara indonesia.
 
Omong kosong, Janji kosong, Harapan Kosong hasil kosong, dijadikan bahan objek oleh Seluruh Parpol sebagai Proxy war untuk mencari uang Milyaran hingga Triliunan rupiah Demi kepentingan Pribadi dan kelompok.
Mereka miskin akhlaq dan moral dalam skema perebutan ruang hidup (lebensraum) merekaadalah buah resonansi dari pertikaian para pihak yang berebut ruang dominasi serta upaya eksploitasi Geo-Ekonomi, Wassalam, Salam hormat untuk rakyat indonesia dari Kuli bangunan : Edward Junaidi Antonio,
 
 
 
 
Ardiyunus Siregar - FB




Isi Komentar :
  • Hari ini 12 juni, tahun 1964 Nelson Mandela divonis penjara seumur hidup
  • Concorde melakukan penerbangan perdananya (24 Mei 1976) dari London ke Washington, D.C ...
  • Pembalap rockie Yamaha, Vinales, menyabet gelar pertamanya di seri MotoGP perdana 2017 di Qatar
  • Ferrari akhirnya memecah kebuntuan setelah pembalapnya Vettel menjuarai GP perdana di musim 2017
  • Hari ini (21/2), 41 tahun silam Presiden Soekarno Umumkan Reshuffle Kabinet Dwikora pada thn 1966

2743160

Pengunjung hari ini : 84
Total pengunjung : 516249
Hits hari ini : 169
Total Hits : 2743160
Pengunjung Online : 5
Covid-19 tercipta secara ?

Lihat Hasil Poling