Selasa, 14 September 2021 - 19:37:39 WIB

Tanah dan Kekuasaan

Diposting oleh : Administrator
Kategori: Nasional - Dibaca: 151 kali

[suluh.co.id] Jakarta, 14 September 2021

 

TANAH DAN KEKUASAAN
 
Belakangan ini, berkembang lagi isu tanah. Kali ini sumber kekisruhan dipicu dari Sentul. Di Sumatera Utara, isu seperti ini adalah makanan sehari-hari. Saya kira demikian juga di daerah-daerah lain. Ada saja sekelompok orang yang berkumpul-kumpul di warung tertentu yang dilengkapi keyboard dan tuak, membicarakan tanah setiap saat. Mereka adalah para agen bercampur preman lokal yang menguasai lahan-lahan garapan.
 
Di tingkat yang lebih tinggi, para pemilik modal membaca-baca peta  dan membuat perencanaan proyek besar di ruangan-ruangan komplek perkantoran elit. Mereka hanya perlu menunjuk lokasi yang diinginkan, seterusnya tim bergerak ke kantor pertanahan atau pihak-pihak yang memiliki kaitan otoritas legal untuk itu. Seketika, lahan itu dapat berubah statusnya menjadi milik mereka. Apa yang terjadi di lapangan harus menyesuaikan diri dengan selembar sertifikat kepemilikan yang mereka peroleh dengan cara "legal".
 
Naik ke level yang lebih tinggi lagi, sekelompok penguasa menyusun perencanaan pembangunan menurut kehendak politik mereka, dan telah menjadikan tanah sebagai barang modal atau komoditas yang dapat dialihkan ke usaha-usaha penarikan investasi, hingga mereka tak bisa lagi menyadari perbedaan antara investasi dan intervensi.  Mereka sudah mulai berada di bawah tekanan para kapitalis, sehingga posisi rakyat makin sempit dalam wacana pembangunan negara, dan negeri ini pelan-pelan telah berubah kepemilikan secara de-facto. Adapun  aspek yuridisnya hanya tinggal pemanis, seolah-olah negeri ini masih merupakan milik suatu bangsa berdaulat yang pernah membacakan selembar teks proklamasi kemerdekaannya.
 
Sekarang kita dapat merasakan, bahwa negeri ini sebenarnya sedang diubah menjadi tanah sengketa. Para pengacara hidup di dalamnya, para notaris menjadi kuat kedudukannya, para hakim menjadi lebih sibuk, para penguasa dan pemilik uang makin memiliki celah untuk masuk memperluas kedudukannya. Adapun orang-orang miskin terus menerus kehilangan tanah, baik karena peraturan maupun karena kemiskinannya sendiri (secara riil maupun struktural).
 
Persoalan-persoalan tanah yang timbul di sekitar kita tidak akan pernah dapat diselesaikan secara hukum. Sebab, hukum positif yang kita anut hari ini tidak disusun untuk menciptakan keadilan. Ia hanya dipakai untuk menciptakan kepastian. Sedangkan kepastian yang tidak dibangun di atas landasan keadilan, tentu hanya akan memberikan kepastian kepada yang kuat.
 
 
Bagaimana seharusnya kita memandang tanah?
 
Pada awalnya, landasan manusia tentang pengetahuan tanah adalah, bahwa seluruh tanah adalah milik Tuhan (The Divine). Maka yang memanfaatkannya untuk keperluan hidup dan kemanfaatan umum sesuai aturan Tuhan adalah yang paling berhak menguasai tanah tersebut. Adapun tanah kosong atau terlantar tidak boleh dikuasai oleh siapapun sampai ada yang mengolahnya. Turunan paradigma ini adalah kepemilikan yang mendorong produktivitas dan keadilan ekonomi berdasarkan kemakmuran (produksi melimpah, harga barang murah). Praktik di Madinah pada masa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adalah sunnah nyata menyangkut ini.
 
Kemudian paradigma ini bergeser kepada pandangan, bahwa seluruh tanah adalah milik raja, dan siapa saja yang mengolahnya untuk kemanfaatan keluarga atau umum, maka merekalah yang paling berhak mengelola atau menumpang di atas tanah tersebut. Sebagai konsekuensinya, mereka menyetorkan pajak penghasilan atau pajak tanah kepada raja. Paradigma ini disebut sebagai feodalisme, yaitu ketika penguasaan tanah menjelma sebagai sumber kekuasaan. Praktik ini masih mendorong perilaku produktif bagi ekonomi masyarakat, meskipun harus dikurangi dengan setoran pajak untuk penguasa. Dan karena kepemilikan tanah menjadi sangat mutlak di tangan raja, maka kepastian hukum menjadi lemah bagi para penggarap. Raja bisa saja menarik tanah dan menyerahkan lahan yang luas kepada pihak yang lebih mampu memberikan pajak dan sewa yang lebih tinggi. Kasus seperti ini dapat kita saksikan pada era kesultanan-kesultanan di Sumatra Timur, dimana para sultan telah memberikan hak sewa yang demikian panjang dan luas kepada para pengusaha Eropa, dan masih menyisakan banyak masalah agraria hingga hari ini.
 
Lalu pada tahap selanjutnya, masyarakat hukum mulai memikirkan perlunya kepastian hukum bagi setiap warga, yang independen dari kekuasaan raja. Untuk ini, diperlukan adanya kontrak-kontrak sosial yang pasti dan terbukti melalui dokumen tertulis. Bersamaan dengan itu, kekuasaan raja yang personal harus diubah menjadi kekuasaan negara yang sistemik. Rencananya, rakyatlah yang berkuasa. Piramidanya hendak dibalik. Maka lahirlah demokrasi, yang awalnya begitu murni di Romawi. Tapi pembalikan fitrah ini hanya dapat berlangsung tak lebih dari 9 tahun. Kekuasaan kaisar kembali dipraktikkan di atas tribun Roma, dan kerinduan atas kepastian hukum terkubur lagi. Romawi merangsek kemana-mana seperti kanker, dan memungut pajak sesuka hatinya hingga terbentur di Yerussalem ketika cahaya terang bangkit dari Madinah. Orang-orang Madinah kembali menunjukkan bahwa tanah adalah milik Tuhan, dan pajak di atasnya adalah haram.
 
Upaya menuju kepastian hukum kembali dilakukan di Eropa, yang kemudian melahirkan Revolusi Perancis. Rakyat memancung Raja Louis, dan menggantikan kekuasaan raja dan gereja dengan sebuah lembaga demokrasi yang kemudian kita kenal dengan negara-bangsa (nation state). Agar kepemilikan tanah tidak dikuasai oleh seseorang, maka tanah harus dikuasai oleh negara yang diselenggarakan rakyat. Maka muncullah paradigma baru, bahwa seluruh tanah dimiliki oleh negara, dan siapa saja yang memiliki bukti dokumentasi yang sah secara hukum adalah yang paling berhak menguasai tanah. Anda tidak perlu mengelolanya, atau melihatnya. Cukup dengan selembar sertifikat bukti kepemilikan, maka tanah itu hak Anda. Anda bisa menyuruh seseorang menggarapnya, dan menarik sewa atasnya. Dengan paradigma ini, maka terjadilah dua rangkap kepemilikan, dimana negara  menarik pajak tanah, dan konglomerat menarik sewa (rente). Adapun rakyat biasa atau masyarakat adat yang tak mampu mengurus dokumen hukum atau tak tahu caranya berhadapan dengan pejabat, maka mereka akan kehilangan tanah-tanahnya. Praktik ini juga memungkinkan seseorang atau sebuah korporasi untuk memiliki ratusan ribu hektar tanah kosong, ribuan pintu properti, jutaan hektar perkebunan, ribuan hektar tambang, dan seterusnya, sementara puluhan juta buruh dan pengusaha mikro kesulitan untuk mendapatkan satu kapling tanah sempit untuk keluarganya. Puluhan juta karyawan menengah lainnya harus mengkredit rumah sangat sederhana untuk menaungi anak-anaknya dari cuaca buruk, dan harus menanggung cicilannya hingga puluhan tahun, sebab tanah-tanah yang semakin mahal itu sudah dikuasai duluan oleh para pengusaha yang menyetor rente kepada konglomerat-bankir.
 
Kepastian hukum pada akhirnya menjadi sarana yang penting bagi para "penguasa dunia baru", yaitu oligarkhi atau korporatokrasi yang didahului dengan penguasaan uang (sertifikat harta). Ini semua dimulai dari cara berpikir (filsafat) sosial dan politik yang keluar dari hukum Tuhan (Divine Law), dan mengolahnya menjadi hukum manusia. Sebagaimana dalam kenyataan yang sesungguhnya, hanya ada dua agama di dunia sejak pertama hingga akhirnya, yaitu agama yang didasarkan hukum Tuhan dan agama yang didasarkan hukum manusia.
 
Para sarjana hukum yang mewarisi ilmunya dari akar Revolusi Perancis, dan para politisi yang mewarisi demokrasi, adalah dua mesin negara yang dioperasikan oleh "penguasa rakyat" dan "penguasa uang" untuk kehendak dan kepentingan mereka. Adapun rakyat yang sesungguhnya, yang kini tinggal hiasan dalam ekonomi, dan tinggal kiasan dalam politik, sudah lama dilucuti hak dan kekuasaannya. Kepastian hukum atas tanah adalah barang yang mahal, hingga tidak semua orang dapat menjangkaunya. Sehingga aspek keadilannya absen.
 
Sayang sekali bahwa para aktivis kita masih terus mempercayai hukum ini bisa bekerja untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Mereka berhenti pada perjuangan teknis peradilan dan berhadapan dengan oligarkhi dalam sistem yang telah dikendalikan. Dengan kata lain, mereka tidak sadar bahwa mereka sesungguhnya berasal dari akar filsafat yang sama, dan akan terpelihara dalam kubangan masalah yang sama.
 
Sang filsuf, Rocky Gerung, yang kini mengalami sengketa tanah di Sentul bersama warga-warga kampung lain, barangkali dapat menjelaskan hal ini lebih baik ketimbang sekadar urusan penjelasan hukum, kepengacaraan, dan legal-kepemilikan. 
 
Sudah terang cara hidup yang hak itu, dan yang selebihnya makin redup. Semoga para fakir miskin yang tidak sanggup lagi dipelihara negara, dan pihak-pihak yang terusir dari tanahnya karena sertifikat, mendapatkan keadilan, dan semoga kesejahteraan menaungi manusia di atas bumi, sehingga tanah-tanah itu subur kembali lewat tangan orang-orang yang berdoa dan bekerja keras mengharapkan ridho Tuhannya. (*)
 
 
 
 
Tikwan Raja Siregar - FB




Isi Komentar :
  • Hari ini 12 juni, tahun 1964 Nelson Mandela divonis penjara seumur hidup
  • Concorde melakukan penerbangan perdananya (24 Mei 1976) dari London ke Washington, D.C ...
  • Pembalap rockie Yamaha, Vinales, menyabet gelar pertamanya di seri MotoGP perdana 2017 di Qatar
  • Ferrari akhirnya memecah kebuntuan setelah pembalapnya Vettel menjuarai GP perdana di musim 2017
  • Hari ini (21/2), 41 tahun silam Presiden Soekarno Umumkan Reshuffle Kabinet Dwikora pada thn 1966

2659384

Pengunjung hari ini : 355
Total pengunjung : 492925
Hits hari ini : 1015
Total Hits : 2659384
Pengunjung Online : 1
Covid-19 tercipta secara ?

Lihat Hasil Poling