𝐎𝐥𝐞𝐡 : 𝐋𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚

 

Ada nggak yang bertanya-tanya seperti diriku, “𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑝𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑗𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑚𝑖𝑙𝑢 2024?” Sebenarnya perasaan seperti ini tidak hanya diriku sendiri yang merasakan, akan tetapi orang di luar sana pun mungkin juga sepemikiran denganku. Apalagi kencangnya bansos bukan hanya jelang Pilpres 2024, namun idem 2019. Akan tetapi penyebarannya tidak semassif sekarang. 

 

Perasaan itu semakin di dukung dengan banyaknya pemberitaan yang menyebut “𝐣𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐛𝐚𝐧𝐬𝐨𝐬.” Aku pun jadi semakin di buat K E P O, hingga terus menerka-nerka “𝑎𝑝𝑎 𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘? 𝑆𝑒𝑏𝑎𝑏 𝑑𝑢𝑎 ℎ𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑗𝑎𝑢ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑢𝑡𝑛𝑦𝑎.”

 

Namun setelah ku coba telisik ulang dan melihat berbagai informasi yang berkelintaran di media sosial, aku mulai menemukan sesuatu yang menurutku janggal dan aneh.  

 

“𝐽𝑎𝑑𝑖 𝑡𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑖𝑏𝑢 𝑏𝑖𝑐𝑎𝑟𝑎 ‘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑃𝑎𝑘 𝐽𝑜𝑘𝑜𝑤𝑖’. 𝑇𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑎𝑚.” Seperti itulah kiranya kelakar Airlangga Hartarto ketika meminta warga penerima bansos untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden. 

 

Bukan hanya dari Airlangga saja, tapi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga demikian, ia menyangkutpautkan bahwa sejatinya BLT adalah pemberian Presiden Jokowi. “𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝐵𝐿𝑇 𝑠𝑖𝑎𝑝𝑎? 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑘𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎 𝐽𝑜𝑘𝑜𝑤𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛! 𝑃𝑎𝑘 𝐽𝑜𝑘𝑜𝑤𝑖 𝑖𝑡𝑢 𝑃𝐴𝑁. 𝑃𝐴𝑁 𝑖𝑡𝑢 𝑃𝑎𝑘 𝐽𝑜𝑘𝑜𝑤𝑖. 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑏𝑟𝑎𝑛. 𝐶𝑜𝑐𝑜𝑘?” seloroh Ketum PAN. 

 

Padahal bantuan sosial itu tidak boleh di politisasi, karena sejatinya bansos adalah program pemerintah yang memang diperuntukkan untuk membantu rakyat tidak mampu guna meringankan beban mereka. Dan sumber bantuan sosial bisa berasal dari masyarakat, dunia usaha sampai pemerintahan. 

 

Sehingga rakyat tidak perlu menilai bahwa pak Jokowi adalah seorang dermawan yang memberikan bansos, sebab pak Jokowi hanya mendistribusikan atau menyalurkan bantuan tersebut, mengingat dana yang digunakan berasal dari uang rakyat pula. Memang kita perlu berterima kasih karena sebagai Presiden beliau menggelontorkan bansos, akan tetapi tidak perlu berlebihan seperti ucapan Airlangga dan Zulkifli Hasan. 

 

Di lain sisi, aktivitas bagi-bagi sembako tersebut juga menarik atensiku, mungkin juga publik. Karena saat pak Jokowi berkeliling dan bagi-bagi bansos ke daerah Serang, nampak sekali kalo aktivitas tersebut memperlihatkan APK paslon Prabowo-Gibran. Jelas dari fenomena tersebut memicu potensi kerawanan dalam masa kampanye seperti sekarang. 

 

Alih-alih diturunkan seperti spanduk Ganjar-Mahfud saat pak Jokowi Kunker di Bali beberapa waktu lalu, justru baliho Prabowo-Gibran dibiarkan begitu saja. Sangat kontras sekali, memang. 

 

Harusnya dalam menetralisir kemungkinan-kemungkinan yang berpotensi ke arah negatif semestinya Bawaslu lekas mengambil sikap, karena tak sedikit masyarakat yang akan beranggapan bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan pribadi oleh pak Jokowi. Pun hal tersebut juga akan mengundang argumentasi dan mengkaitkan Gibran sebagai putra Jokowi yang harus di pilih, agar bantuan sembako terus mengalir deras kepada mereka. 

 

Apabila hal seperti itu dibiarkan, maka akan semakin menggerus kepercayaan rakyat terhadap kenetralitasan pemimpinnya. 

 

Tapi sepertinya sudah terlambat, mengingat pak Jokowi sendiri sudah menyatakan sikap bahwa Presiden atau Wakil Presiden diperbolehkan ikut serta dan memihak dalam proses pemilihan suara. Sehingga wajar saja apabila selama berbulan-bulan pasca penobatan Gibran sebagai cawapres membuat beliau terus-menerus menampilkan citra ketidaknetralannya. 

 

Bahkan secara terang-terangan bu Iriana yang baru-baru ini viral karena di duga mengacungkan dua jari dalam mobil dinas kepresidenan saat akan melakukan kunker ke Salatiga, Jawa Tengah. Tentu hal tersebut semakin membuat rakyat bertanya-tanya, “𝑠𝑒𝑔𝑒𝑡𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑘𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑡𝑟𝑎𝑛𝑦𝑎, 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦𝑒𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑠𝑢𝑙𝑢𝑛𝑔𝑛𝑦𝑎?”

 

Kendati demikian, kita sebagai rakyat juga harus selektif jangan asal dalam menjatuhkan pilihan. Selalu ingat dengan nasib dan masa depan anak cucu kita nanti. Bansos bukanlah semata-mata dari pak Jokowi pribadi, tapi dari rakyat. Pun dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi 𝑓𝑎𝑘𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑘-𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑙𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎. Sehingga wajar apabila seorang kepala negara melakukan hal demikian. 

 

Ditambah lagi dananya juga dari rakyat, sehingga bansos tidak perlu dipolitisasi guna menggiring opini publik. Sebab sejatinya bansos itu adalah hak rakyat!

 

 

~ Copas FB !