[suluh.co.id] Jakarta, 17 Oktober 2024

KEPADA ZAKEN KABINET

Apakah para elit politik dan perumus kebijakan di republik ini menyadari, bahwa akibat mahalnya biaya politik (High cost politic), selain membudidayakan korupsi dalam projek APBN/D, juga menyebabkan pembelahan sosial politik secara berkala per/5 tahun, serta memperlemah kesatuan dan persatuan bangsa? Atau, jangan-jangan "mereka" justru menikmati kegaduhan sosial politik selama ini?

Nah, narasi di atas ialah mapping (tahap) awal dan retorika di tataran hilir permasalahan bangsa, sedang retorika serta pemetaan tahap berikutnya (menengah) di antara hilir dan hulu persoalan bangsa ialah sebagai berikut:

Pertama, apakah demokrasi ala Barat (liberal) yang dianut UUD NRI 1945 Produk Amandemen (1999 - 2002) ini, stabilitas negara menjadi lebih baik?

Kedua, apakah dengan demokrasi liberal ini rakyat menjadi sejahtera, atau sebaliknya?

Kini mapping terakhir di hulu persoalan bangsa, antara lain:

1. Bahwa penurunan status MPR dari Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Tinggi Negara adalah titik mula tergerusnya kedaulatan rakyat akibat mayoritas MPR hanya dipenuhi oleh perwakilan partai politik (parpol), tidak ada lagi Utusan Golongan (UG) dan Utusan Daerah ( UD);

2. Bahwa pasal 6A ayat (2) UUD Produk Amandemen 'menciptakan' peran parpol selaku satu - satunya pemegang kekuasaan politik serta pemilik kedaulatan di negeri ini;

3. Bahwa UU MD3 menguatkan peran Ketua Umum Parpol dalam menghegemoni parlemen ditandai dengan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW);

Retorika dan mapping di atas memang belum lengkap (hanya pointers) mengurai persoalan hilir hingga hulu sejak UUD Produk Amandemen dianut konstitusi kita (2002). Sebenarnya masih ada beberapa lagi, contoh, pasal 6 ayat (1) tentang penghapusan syarat orang Indonesia Asli menjadi presiden, ataupun penambahan ayat (4) di pasal 33 yang menyebabkan ekonomi nasional berubah liberal dan kapitalisme ditandai dengan hajat hidup orang banyak kini tidak lagi DIKUASAI oleh negara, namun DIKELOLA secara efesien, dan itulah pintu masuk liberalisasi ekonomi di republik ini.

Merujuk mapping di atas dan berbasis pada Pembukaan UUD 1945 yang tidak diamandemen oleh 'kaum reformis', seyogianya Zaken Kabinet 2024-2029 dalam komitmen serta berorientasi kuat untuk:

* Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Artinya, negara wajib hadir pada sisi keamanan saja, tetapi juga aspek kesejahteraan rakyat (pemberdayaan petani dan pemberantasan mafia impor);

* Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa (tata ulang sistem pendidikan dan latihan);

* Negara harus memajukan kesejahteraan umum (kaji ulang teori pertumbuhan dan trickle down effect);

* Dan seterusnya.

Sekurang-kurangnya, itulah beberapa poin yang ditujukan kepada Zaken Kabinet di era babat alas (2024 - 2029) guna menapak ke era kronologis (2029 - 2034), kemudian era al Amin alias dipercaya dunia (2035) dan puncaknya ialah Indonesia Mercusuar Dunia atau dikenal sebagai Indonesia Emas 2045.

Di Bumi Pertiwi ini, masih banyak tamu tak diundang di antara rerumpun kembang sore dan bunga-bunga sedap malam.

*) MAP, 151024-S__

M Arief Pranoto - FB

• Korporasi dan Startup
• Suri Teladan Alamsyah RP
• Kekuasaan
• IKN dan Kenyataan
• Istana Kelamin

Nama :

Website :

Komentar :

Masukan 6 kode di atas :

  Kirim